KEWENANGAN KEMENTERIAN SOSIAL DALAM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN

Pengalaman menunjukkan bahwa selama periode 2011-1015, banyak permasalahan dan persoalan yang ditemukan di lapangan terkati dengan proses pemberian bantuan, seperti terjadinya exclussion error maupun inclusion error, dan masalah-msalah lainnya, seperti: bantuan yang dibagi rata, bantuan yang dikurangi dan lain-lain.  Terkait dengan persoalan ini, maka pada Rapat Koordinasi Nasional Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan tahun 2015 perlu dicarikan suatu solusi bagaimana mengatasi persoalan yang ada, sehingga persoalan yang sama tidak terulang lagi.  

Hal tersebut diatas merupakan salah satu point penting yang disampaikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan:  Puan Maharani saat membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Tahun 2015. Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi: Marwan Ja''far serta Menteri Sosial : Khofifa Indar Parawansa, sebagai tuan rumah dalam kegiatan ini. 

Tema Rapat Koordinasi Nasional ini yaitu “MELALUI KOORDINASI NASIONAL VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN KITA TINGKATKAN SINERGITAS PUSAT DAN DAERAH MENUJU AKSELERASI PENGENTASAN KEMISKINAN”. Adapun peserta Rapat Koordinasi ini adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) terdiri dari unsur pemerintah (Gubernur, Walikota-Wakil Walikota/Bupati-Wakil Bupati), masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah, BAPPEDA dan  Dinas Sosial (Provinsi, Kabupaten dan Kota).

Materi yang disampaikan oleh Kementerian Sosial RI dalam rapat tersebut dapat di lihat dan di download di link ini.(sumber;www.kemsos.go.id)